aksi hari bumi gerpad

GERAKAN PEMUDA DEMOKRATIK

(GERPAD)

Peringatan Hari Bumi 22 April 2010

BUMI YANG TERANCAM

Berjalannya waktu sampai hari ini, tahun sudah mencapai milinium baru yaitu 2010. Ini berarti waktu yang telah kita lalui semenjak perhitungan di mulai sejak zaman masehi. Sudah selama ini begitu banyak fenomena yang di timbulkan oleh manusia sebagai mahluk bumi. Yang menurut dongengnya bahwa bumi beserta isinya merupakan titipan dari sang kholiq. dongeng itu juga dikuatkan lewat UUD bahwa alam beserta isinya dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kiranya dongeng itu seharusnya kita jalani dan cermati secara seksama karena merupakan semangat untuk kita bercermin jika bumi hancur maka kehidupan manusia juga hancur. Jauh dari yang diharapkan rupanya kehendak manusia berbicara lain dengan dongeng itu. Alasannya satu yaitu bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka bumi menjadi korban dari eksploitasi dalam memenuhi hidupya. Tapi manusia itu hanya sebagian kecil dari mayoritas rakyat yang ada. Katanya untuk kemakmuran rakyat yang terjadi malah sebaliknya yaitu kesengsaraan rakyatlah yang ada. Manusia itu adalah penguasa dari berbagai macam negri yang mengkonsep suatu sistem cara hidup masyarakat dunia, sistem yang di anggap sebagai penyelamat manusia yaitu apa yang di sebut dengan Kapitalisme.

Tapi rupanya sistem kapitalisme hanya mendatangkan keuntungan bagi segelintir orang yang pada prinsipnya, barang siapa yang memiliki modal itulah yang berkuasa. Dan dekat dengan penguasa. Dan ternyata kapitalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat. terlihat dari banyak rakyat yang kelaparan, jangankan mendapatkan pekerjaan makan pun mengalami kesusahan. Dan kapitalisme lah yang menciptakan berbagai macam krisis di jagad raya ini.

Di Indonesia watak penguasanya adalah tidak memiliki skill dalam mengolah sumber daya alam didalam negrinya maka salah satu yang di lakukan untuk mendatangkan keuntungan baginya adalah menjual (calo dan cukong-cukong) semua kekayan alamnya kapada para kapitalisme internasional dengan gerbang masuknya menggunakan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) pada tahun 1967 yang di lakukan oleh pemerintah melalui orde baru atau Golkar yang di kepalai oleh soeharto pada masa itu. tercatat modal asing yang masuk 953,7 juta US $. Dilegitimasi lebih kuat lagi oleh Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan peraturan pelaksanaannya. Konsep dan praktek ini juga mengakibatkan 2,7 juta hektar mengalami kerusakan pertahunnya. Pembalakan hutan dimana-mana tanpa ada kompensasi bagi hutan itu sendiri.

Sampai hari ini pemerintahan SBY-Boediono adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan soeharto yang bersifat kapitalistik. Tapi Bagaimana mungkin hari ini masyarakat dunia umunya dan rakyat indonesia khususnya lagi mengalami goncangan bencana yang datang silih berganti bagai arisan. Malah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif Rp 1,2 juta/hektar per tahun hingga Rp 3 juta/hektar per tahun, atau Rp 120/meter hingga Rp 300/meter.

Butir-butir peraturan pemerintah itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari dengan nama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Tentunya kebijakan ini sangat merugikan dan menjadi cerminan dari watak pemerintah yang anti terhadap kelestarian lingkungan  (kaum komparador) yang nyata-nyata dampaknya merugikan rakyat luas. Dan kebijakan ini sangat kontra dengan apa yang di kampanyekan oleh SBY sendiri bahwa anti dengan pemanasan global (global warming). Padahal kita tau bahwa yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global adalah minimnya sumbangsi hutan untuk kehidupan manusia karena alam di rusak (HPH, ilegal loging, legal loging, pembakaran hutan dll).

Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biogeofisik, seperti lelehan es dikutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit dan sebagainya. Pemanasan global bisa menyebabkan ledakan gas metana yang besarnya 10.000 kali lipat dari pada ledakan yang di hasilkan oleh seluruh nuklir didunia. Juga dapat menyebabkan lautan api dan banjir yang maha besar sehingga menyebabkan kepunahan 90% spesies laut dan 75% spesies darat.

Di beberapa daerah di negeri ini sudah lama terkena dampaknya seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan yang lagi melandah Sumbawa adalah kekeringan yang mengancam gagal panen bagi para petani. Hal ini tentunya bukan hanya kerena takdir dari sang khalik tapi karena ulah manusia itu sendiri. Yang sangat rakus merusak hutan sehingga tidak ada keseimbangan, sampai saat ini luas hutan yang tersisa hanya 35,5 juta hektar, dari luas sebelumnya 126,8 juta hektar ini berarti setiap tahunnya 2,7 juta hektar/tahun hutan Indonesia mengalami kerusakan. Dan hutan yang tersisa itupun kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

Pemerintah dengan slogan orang bijak taat pajak adalah pembodohan belaka tanpa ada timbal baliknya karena rakyat tidak dapat subsidi yang layak. Bencana alam yang terjadi adalah dampak dari sistem ecodevelopmentalism yang diterapkan oleh pemerintah sejak kediktatoran orde baru dimana alam diexploitasi hanya untuk pembangunan semata tanpa menjaga kelestariannya. Belum lagi kalau kita bicara tentang ekosistem yang sudah parah, jangankan itu hutan lindung yang seharusnya dijaga ekosistemnya malah menjadi lahan pertambangan contohnya Newmont Nusa Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, sebuah perusahaan raksasa dari negeri kapitalis Amerika adalah perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Memperoleh konsesi kontrak karya seluas 1.127.134 hektar dengan hasil produksi 948,635 triliun per tahun. PT Freefort Indonesia yang berlokasi di Papua dengan luas 2.102.950 hektar (Catatan Jaringan Advokasi Tambang).

Dari sektor pertambangan rakyat hanya di beri limbahnya saja dan mengirimkan segala macam penyakit dan bencana. Dan untuk meredam emosi gerakan rakyat maka pemerintah memberikan rakyat cukup sekedar ceceran kecil BLT, Askeskin/Jamkesmas, Beasiswa, BOS, Raskin, PNPM Mandiri, KUR, yang kesemuanya sarat korupsi birokrasi busuk, dan tak bisa menanggung lebih dari 110 juta rakyat miskin Indonesia (yang berpendapatan $2 atau Rp.20.000,- per hari). Ceceran dana yang harus diperebutkan antar sesama rakyat miskin, ceceran dana yang tak produktif! Padahal, sebenarnya rakyat butuh lapangan pekerjaan, agar hidupnya bermartabat.

Jalan keluar pemerintah SBY-BOEDIONO dan seluruh elit politik serta partai-partainya: rakyat harus jadi tumbalnya. Perusahaan besar yang bangkrut ditalangi uang negara (baca: uang rakyat); yang tak bangkrut diberikan stimulus fiskal (keringanan hingga penundaan pajak). Semua uang itu hasil keringat rakyat dan/atau dari utang luar negeri. Utang luar negeri akhirnya meningkat ($AS 65,447 miliar), dan rakyat lagi yang harus membayar dengan keringatnya (setiap kepala rakyat, termasuk bayi, harus menanggung 11,8 Juta utang luar negeri -data Desember, 2008).(Kemanakah uang itu???).

Ditambah lagi Krisis yang membuat rakyat makin susah cari uang; PHK makin luas; pengangguran makin banyak; petani makin merugi; penggusuran makin sering; keluarga miskin makin banyak yang bunuh diri; kaum perempuan dipaksa kembali ke rumah atau berkubang dalam pekerjaan tak bermartabat (menjadi pelacur dan TKI); orang muda makin tak punya masa depan -susah sekolah (apalagi masuk Universitas).

Penguasa benar-benar menampilkan watak sebagai agen kapitalis internasional tanpa memperdulikan masa depan rakyatnya dan sama sekali tidak memperdulikan kondisi lingkungan hidup yang tengah mengalami kehancuran. Hal ini terlihat dari bagaimana para penguasa negeri mengeluarkan ijin pertambangan dan yang lebih parah lagi sebagian besar ijin tersebut beroprasi di kawasan hutan lindung. Padahal jika dihitung kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian negara sangatlah rendah. Nilai yang tidak sebanding dengan bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, hutan, krisis air, dan pelangaran HAM yang ditimbulkan akibat keberadaan pertambangan. Karena inilah yang merupakan landasan terjadinya bencana dimana-mana!!!

Maka sudah saatnya kita mengatakan kebenaran, bahwa yang mengakibatkan bencana adalah ulah para perusahaan tambang yang mengeruk isi bumi, akibat dari undang-undang yang di buat oleh pemerintah pusat kemudian di dukung oleh peraturan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati) untuk memeperlancar aksi para pengusaha untuk merusak bumi ini. Pemerintah kabupaten sumbawa harus bertanggung jawab atas ijin yang diberikan kepada mereka untuk melakukan pertambangan yang konon katanya mendatangkan keuntungan bagi warga tapi malah bencana yang diberikan.

Pemilihan Bupati sebagai momentum politik buat rakyat dan masa depan tanah kita(Pulau Sumbawa) yang terancam oleh gelombang pertambangan. Kesempatan untuk menyatakan pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak ada dan belum pernah berpihak kepada rakyat miskin. Bahwa apa yang menjadi harapan rakyat akan kesejahteraan menjadi taruhan politik. Nyatanya rakyat membutuhkan Bendungan daripada keberadaan pertambangan (PTNNT dan lain-lain).

Jangan biarkan lebih lama lagi. Perubahan selalu disebabkan oleh radikalisasi gerakan rakyat untuk kehidupan semuanya yang lebih baik. Rakyat sudah berhasil menggulingkan Soeharto. Hasilnya: kebebasan berpendapat dan berorganisasi, SAATNYA Rakyat bersatu menolak jadi tumbal janji palsu para pejabat dan politisi busuk!!!untuk itu kami dari gerakan pemuda demokratik menuntut:

  1. Tolak berdirinya PT. Newmount Dodo Rinti
  2. Tolak segala macam jenis pertambangan (Batu Mangan, Emas, Uranium, Batu Hijau dll)
  3. Hapus hutang luar Negri
  4. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM
  5. Adili dan sita harta para koruptor
  6. Nasionalisasi aset-aset asing
  7. Bangun industrialisasi nasional dibawah kontrol rakyat
  8. Lapangan kerja untuk rakyat
  9. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat
  10. Tolak outsourching/Buruh Kontrak
  11. Upah minimum nasional

Bangun persatuan gerakan rakyat, rebut sosialis sejati!!!

~ oleh jaranpusang pada April 29, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: